Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat, Rutan Blora Ikuti Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik

Blora - Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Biro Perencanaan menginisiasi kegiatan sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Kegiatan ini direncanakan akan diikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Kemenkumham RI, yang terdiri dari 33 Kantor Wilayah Kemenkumham. Acara ini akan diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom pada Rabu (24/01/2024).

Rutan Kelas IIB Blora juga turut antusias untuk bergabung dalam sesi Zoom tersebut yang terkait dengan perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. Aspek ini dianggap sebagai elemen vital yang selama ini telah dijaga dengan kinerja positif, serta menjadi komitmen yang wajib dipenuhi dan dipegang teguh oleh seluruh petugas di Rutan Blora.

Baca juga: Bapas Nusakambangan Mengikuti Kegiatan Beauty Class Bersama Pipas Karesidenan Nusakambangan-Cilacap

Pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan di semua unit kerja di lingkungan Kemenkumham. Selain berfokus pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan, pelayanan publik berbasis HAM juga mengacu pada prinsip-prinsip HAM.

Baca juga: Bapas Nusakambangan mengikuti Kegiatan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran TW III TA 2022 secara Daring

Dalam rapat yang diselenggarakan secara hibrida, DirjenHAM, Dhahana Putra, menegaskan kepada seluruh peserta rapat bahwa penguatan pelayanan HAM perlu dilaksanakan untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) kepada seluruh unit kerja di bawah naungan Kemenkumham. "Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023 merupakan landasan kebijakan yang menjadi dasar unit kerja dalam memberikan pelayanan berbasis HAM, " ujar Dhahana.

Kepala Rutan (Ka.Rutan) Blora, Budi Hardiono, turut mendukung penuh terciptanya pelayanan publik yang optimal berbasis Hak Asasi Manusia. Menurutnya, pelayanan merupakan wujud dari marwah pemasyarakatan yang harus dijaga dan menjadi syarat wajib dalam menjalankan tugas. "Seperti yang kita ketahui bersama, pelayanan harus tetap dievaluasi agar ke depannya bisa lebih memadai dan tentunya semakin bercorak Hak Asasi Manusia. Kami mengajak seluruh anggota kami untuk mengutamakan pelayanan kepada masyarakat karena itu adalah wujud pengabdian serta menjaga marwah pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas, " ujar Budi.

Baca juga: Tertarik Batik Lapas Permisan, Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Balitbang Kemenkumham Pesan Batik Corona